Sabtu, 15 Juni 2013

sabun herbal

Desain baru label produk kami, Sabun Herbal Zieva Apel (Zieva Group)
SABUN APEL ( Mencegah kerut dan komedo pada kulit )



Sabtu, 27 April 2013

Masih Perlukah Ujian Nasional?


            Kacau! Satu kata ini tampaknya tepat untuk menggambarkan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA/SMK tahun ini.
            Pelaksanaan UN di 11 provinsi tertunda karena keterlambatan naskah soal, sementara keluhan bermunculan di sekolah-sekolah yang telah melaksanakan UN sejak Senin, 15/4/2013. Mulai dari rendahnya kualitas lembar jawaban UN, tertukarnya paket-paket soal, kurangnya naskah soal dan lembar jawaban UN, hingga indikasi kecurangan yang mulai dilaporkan ke posko pengaduan UN atapun yang diungkapkan melalui media sosial.
            Cukupkah berbagai permasalahan UN dipandang sebagai masalah teknis belaka? Andai masalah-masalah teknis ataupun indikasi kecurangan itu teratasi, misalnya dengan memperbanyak paket soal dan memperketat pengawasan, apakah UN layak dibiarkan tetap berlangsung sebagai rutinitas tahunan berbiaya besar tanpa manfaat signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air?
Asumsi UN
            Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, mengapa UN menimbulkan kecemasan yang luar biasa di kalangan siswa, orangtua, dan guru? Mengapa pembelajaran menjadi tidak mengasyikkan lagi bagi siswa sehingga harus dipaksa dengan sebuah tes bernama UN?
            Persoalan UN tidak bisa semata-mata ditarik ke ranah teknis. Asumsi yang melandasi kebijakan UN harus diuji keabsahannya. Ujian kelulusan didasarkan asumsi: dengan menetapkan standar akademis yang harus dicapai siswa dan diukur melalui tes standar, disertai konsekuensi atas keberhasilan ataupun kegagalan mencapai standar tersebut, akan meningkatkan motivasi siswa, guru, dan sekolah dalam meningkatkan prestasi mereka.
            Laporan tahunan terbaru (2012) dari Center on Education Policy—sebuah lembaga nirlaba yang didirikan di George Washington University, yang meneliti ujian kelulusan di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat sejak tahun 2002—menyimpulkan bahwa hingga saat ini keterkaitan antara ujian kelulusan dan peningkatan prestasi belajar siswa masih belum terbukti. Laporan tersebut juga merujuk pada beberapa penelitian lain, misalnya yang dilakukan Grodsky dkk (2009), Reardon dkk (2009), dan Holme dkk (2010), yang belum menemukan keterkaitan antara pelaksanaan ujian kelulusan dan peningkatan prestasi belajar siswa.
            Untuk menilai efektivitas pelaksanaan UN, tentunya kita membutuhkan indikator. Salah satu indikator yang saat ini tersedia dan dapat digunakan adalah hasil-hasil survei internasional dalam TIMSS (untuk matematika), PIRLS (untuk kemampuan membaca), dan PISA (matematika, sanis, dan membaca).
            Indonesia secara periodik telah mengikuti asesmen internasional tersebut dengan hasil yang memprihatinkan. Siswa Indonesia berada di peringkat bawah dalam ketiga asesmen tersebut, sebagaimana pernah saya sampaikan dalam opini saya sebelumnya berjudul ”Gawat Darurat Pendidikan” (Kompas, 14/12/2012). Bukan hanya peringkat yang mencemaskan, melainkan mayoritas siswa Indonesia ternyata baru mencapai level penalaran yang rendah. Bukankah ini sudah merupakan indikator kegagalan UN dalam meningkatkan prestasi belajar siswa?
            Sementara itu, penelitian-penelitian lain juga telah mendokumentasikan dampak negatif ujian kelulusan. Di antaranya: (1) kesenjangan prestasi akademis berdasarkan status sosial ekonomi keluarga; (2) meningkatnya risiko putus sekolah bagi siswa tak mampu dan siswa dari kelompok minoritas; (3) penyempitan kurikulum, yaitu terfokusnya pembelajaran pada mata pelajaran yang diujikan sehingga yang tak diujikan terabaikan; (4) proses belajar yang berupaya menggali aspek kreativitas dan berpusat pada siswa cenderung terpinggirkan karena lebih memfokuskan pada latihan-latihan soal; (5) tekanan berlebihan yang dirasakan siswa; tekanan berlebihan yang dirasakan guru; dan (6) berbagai modus kecurangan.
            Dampak-dampak negatif ujian kelulusan yang terdokumentasikan dalam beberapa penelitian di atas sebetulnya telah kita amati di Indonesia. Dampak negatif itu lebih dominan dibandingkan dampak positif yang masih belum terbukti. Meskipun kita masih butuh penelitian-penelitian lebih lanjut untuk membuktikan pengamatan-pengamatan tersebut, akal sehat kita semestinya segera mendorong kita semua untuk segera mempertanyakan apakah UN sebagai salah satu komponen penentu kelulusan dan seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi merupakan pilihan kebijakan yang tepat saat ini?
            Tidakkah lebih bermanfaat jika biaya penyelenggaraan UN yang begitu besar, yang tahun ini mencapai Rp 600 miliar, dialihkan untuk pelatihan guru, perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, perbaikan sekolah yang rusak, dan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan lainnya? Belum lagi biaya-biaya terkait UN yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan orangtua murid.
            Perlu diingat pula, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan 58 warga negara atas kebijakan UN (21/5/2007). Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan ditolaknya upaya banding pemerintah (6/12/2007). Putusan itu kembali dikukuhkan Mahkamah Agung dengan ditolaknya kasasi pemerintah (14/9/2009). Sementara itu, tiga kali panggilan PN Jakarta Pusat terkait eksekusi putusan tidak dipenuhi oleh pemerintah.
            Upaya-upaya yang dilakukan Tim Advokasi Korban UN, termasuk dengan menemui, antara lain, Komisi X DPR, Komnas HAM, dan Dewan Pertimbangan Presiden belum membuahkan hasil. UN masih tetap berlangsung tanpa ada penilaian dari pengadilan apakah pemerintah telah memenuhi syarat-syarat yang mesti dipenuhi sebelum melaksanakan kebijakan UN lebih lanjut.
Patuhi putusan pengadilan
            Putusan pengadilan tersebut mestinya menjadi momentum untuk meninjau UN sebagai penentu kelulusan dan seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini mengingat pelaksanaan UN tidak menjadi lebih baik, efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian siswa masih menimbulkan tanda tanya, sementara dampak-dampak negatifnya terus bermunculan.
            Saatnya UN dibicarakan bersama dengan jernih dan terbuka dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Dialog tersebut mestinya tidak hanya melibatkan kepala sekolah ataupun kepala dinas pendidikan dan jajaran Kemdikbud, tetapi juga kelompok masyarakat—termasuk yang selama ini dipandang sebagai penentang kebijakan UN. Dengan begitu, UN dapat dibedah dengan menggunakan sudut pandang yang bertolak belakang sekalipun guna mereposisi UN dan mencegah tereduksinya pendidikan menjadi penyortiran siswa berdasarkan prestasi akademis.




Selasa, 23 April 2013

UN kacau lagi


            JAKARTA- Meskipun relatif tidak separah di tingkat SMA, pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMP dan sederajat, Senin (22/4), kembali kacau. Kekacauan terutama diakibatkan keterlambatan distribusi soal.
Di Kabupaten Bogor, UN terpaksa diundur dua jam karena naskah soal telat datang. Ada empat rayon yang terlambat menerima soal, yakni Cariu, Parung Panjang, Jasinga, dan Leuwiliang. Empat kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami hal yang sama, yaitu Manggarai Barat, Sabu Rajua, Rote Ndao, dan Belu. Sama seperti UN SMA, peserta ujian tingkat SMP juga mengeluhkan kualitas kertas lembar jawaban. Kertas jawaban yang tipis itu rentan sobek jika siswa mencoba menghapus jawaban. Hal itu antara lain terjadi di Jakarta. Padahal, UN akan berlangsung hingga Kamis (25/4). ”Tipis hampir seperti tisu. Kami takut kalau robek atau kotor,” ujar Aufadiah, siswa SMP 30 Jakarta.
            Masalah juga terjadi dalam UN untuk siswa tunanetra di Yogyakarta. Di MTs Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (Yaketunis), lembar jawaban untuk soal braille tidak disediakan. Pihak sekolah kemudian menyediakan kertas HVS seadanya. ”Lembar jawab soal braille tidak ada dalam paket yang dikirim,” kata Kepala MTs Yaketunis Agus Suryanto. Para siswa akhirnya mengerjakan soal dalam bentuk huruf braille ke dalam lembar jawaban HVS. Jawaban tersebut selanjutnya dipindah ke lembar komputer. ”Nanti ada panitia yang akan memindahkan dari HVS ke lembar jawab komputer,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DIYBaskoro Aji.
            Masalah lain, materi soal yang dipegang pengawas ternyata berbeda dari yang dikerjakan oleh siswa. Ini diketahui saat salah seorang siswa menanyakan soal yang tidak jelas kepada pengawas. ”Biasanya siswa dirugikan dengan masalah-masalah seperti ini. Meskipun demikian, mereka tetap mengerjakan soal yang diberikan,” kata Agus Suryanto. Di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, UN hari kedua, Selasa (23/4) ini terancam molor. Pasalnya, naskah soal hingga kemaruin belum tiba. ”Kami belum bisa memastikan apakah UN hari kedua dilaksanakan sesuai jadwal atau diundur. Sebab, naskah UN untuk hari kedua belum kami terima,” kata Kepala Dinas Diknas Kabupaten Wakatobi, Masiuddin. Ia mengatakan, jadwal UN hari kedua dan seterusnya baru akan dipastikan setelah seluruh naskah UN dan lembar jawaban diterima sekolah.
            Meskipun merupakan penanggung jawab utama UN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Mohammad Nuh enggan disalahkan terkait kekacauan distribusi soal dan masalah-masalah lain. Ia menuding keterlambatan distribusi diakibatkan koordinasi yang buruk di tingkat pemerintah daerah. ”Ada miss di tingkat provinsi yang tidak segera mendistribusikan ke daerah lain, tapi justru menunggu semuanya sampai untuk diberangkatkan bersama-sama. Jadi, masalah distribusi lapangan,” ungkapnya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SMPdi Jakarta, kemarin. Sebelumnya, pada jumpa pers, Minggu (21/4), Nuh optimistis UN SMP akan terlaksana sesuai jadwal. Dia meyakinkan bahwa semua dokumen sudah terdistribusi ke semua daerah.
            Tetapi, keoptimistisannya patah karena masih ada sejumlah daerah yang memundurkan jadwal pelaksanaan UN. Menanggapi hal tersebut, Nuh mengatakan, pergeseran beberapa jam itu masih bisa ditoleransi. ”Jumlahnya tidak terlalu banyak. Di NTT itu seharusnya (soal) sudah sampai, karena berangkat (dikirim) kemarin sore (Minggu-Red). Seandainya terlambat betul, BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) memberi toleransi menggeser jam. Artinya, saya yakin semua dilaksanakan hari ini,” terang Mendikbud. Mantan Menkominfo itu menegaskan, sehari sebelum pelaksanaan UN, pihaknya telah mendapat konfirmasi dari semua provinsi bahwa naskah soal sudah sampai di tingkat provinsi.
            Meskipun demikian, sambung dia, keterlambatan dokumen tersebut jangan sampai mengganggu pelaksanaan UN, pasalnya sudah ada SOP (standard operating procedure) yang memperbolehkan naskah soal digandakan dengan pengawalan sejumlah pihak. Tentang lembar jawab yang rusak, menurutnya juga sudah ada solusi yang tercantum dalam SOP. ”Kalau memang rusak, bisa menjawab di lembar soal atau diganti dengan naskah lain, karena ada soal cadangan. Nanti sebelum dipindai akan dipindah ke LJUN (lembar jawab ujian nasionnal),” tutur Nuh. Lebih lanjut dia mengatakan, evaluasi dan investigasi tentang akar masalah dalam kekacauan UN terus dilakukan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud. Ia memastikan audit investigasi akan rampung seminggu setelah UN 2013 rampung.
            ”Audit atau investigasi tender pengadaan barang dan jasa sudah bisa dilakukan, karena bersifat administratif. Dari situ bisa didapatkan, siapa yang paling bertanggung jawab,” tegas mantan rektor ITS itu. Tanggung Jawab Balitbang Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Khairil Anwar Notodiputro menyatakan siap bertanggung jawab atas kekisruhan pelaksanaan UN 2013. Menurutnya, proses tender di bawah wewenang Balitbang, karena semua anggaran ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) badan yang dipimpinnya. ”Saya siap bertanggung jawab.
            Kalau dalam investigasi saya dinyatakan bersalah, saya siap. Tapi setiap pihak ada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masingmasing. Hanya irjen (inspektur jenderal) yang tahu (hasil audit),” ungkapnya. Khairil mengaku telah diperiksa oleh tim Itjen. ”Saya sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa bertindak harus berani bertanggung jawab,” tegas Khairil. Terkait dugaan kongkalikong yang dilakukan dilakukan oleh panitia lelang dengan perusahaan pemenang tender, ia membantah keras. Ditegaskannya, semua sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Seperti diketahui, PT Ghalia Indonesia Printing memenangi tender paket III dengan nilai kontrak Rp 22 miliar.
            Padahal, menurut informasi, PT Aneka Ilmu mengajuka penawaran paket III dengan nilai kontrak yang lebih murah, sekitar Rp 17 miliar. Namun, yang dimenangkan adalah PT Ghalia, yang ternyata tidak dapat menyelesaikan kontrak kerja yang telah ditandatangani. ”Setelah (pemenang lelang) diumumkan, ada masa sanggah. Seharusnya, PT Aneka Ilmu bisa menyanggah waktu itu, tapi nyatanya tidak,” tegasnya. Lebih lanjut guru besar IPB itu menyatakan, proses persiapan dan pelaksanaan UN 2013 tidak terpengaruh pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan. Ia tetap berpendapat bahwa semua kekacauan UN disebabkan masalah teknis di internal perusahaan percetakan.
            ”Ini murni kesalahan teknis di percetakan. Kami komit untuk (bekerja) segera,” imbuhnya. Khairil berharap UN SD pekan depan berjalan lancar. Pasalnya, anggaran siap dicairkan oleh Kemenkeu. Di lain pihak, anggota Komisi X DPR Rinto Subekti mengatakan, pihaknya akan memanggil Mendikbud M Nuh terkait karut marut UN. Diharapkan dalam dengar pendapat nanti bisa diketahui secara jelas alasan dan penjelasan lengkap soal itu dari yang bersangkutan. ”Kami sangat kecewa dengan penyelenggaraan UN tahun ini. Betul-betul kacau balau. Karena itu Pak Nuh diharapkan bisa memberi penjelasan secara menyeluruh,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat itu di Karanganyar, kemarin. Menurut dia, seluruh anggota Komisi X disebar ke berbagai daerah untuk memantau UN. Rinto memantau di wilayah Jateng.
            ”Memang di Jateng tidak begitu bermasalah, namun di daerah lain sudah jelas (kacau),” kata dia. Apakah Komisi X akan merekomendasikan sanksi atau meminta pengunduran diri Mendikbud? Rinto mengatakan, anggota DPR sangat memahami mekanisme itu. Soal diganti atau tidak, mundur atau tidak, wewenang di tangan presiden. ”Yang penting kami akan meminta keterangan sejelas-jelasnya dulu dari Mendikbud, setelah itu baru diputuskan bersama,” kata dia. (K32,an,ant-59)

Kamis, 18 April 2013

Kertas Tipis, Pemindaian Lembar Jawaban UN Lambat


          SLEMAN, suaramerdeka.com - Lembar jawaban Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat SMA/SMK yang kondisinya tipis, berpengaruh terhadap proses pemindaian. 
          "Kami harus ekstra hati-hati dalam memindai, karena lembar jawaban yang terlalu tipis membuat scanner cepat panas. Kalau dipaksakan, kertas bisa tergulung dan rusak," terang Koordinator Pengawas UN Kabupaten Sleman, Joko Marwasto, Kamis (18/4).
Dia mengungkapkan, dibanding tahun lalu, lembar jawaban UN kali ini memang lebih tipis. Ukuran kertas yang digunakan hanya 80 gram, sedangkan tahun kemarin 100 gram.
          Sesuai standar SNMPTN, naskah jawaban semestinya berketebalan 120 gram. "Sekarang malah semakin tipis. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap teknis pemindaian yang jadi lambat, karena kecepatan mesin harus dikurangi," jelasnya.
          Meski kinerja melambat, dia menjamin hal ini itu akan mempengaruhi koreksi ujian. Terlebih, 11 provinsi belum melaksanakan UN.
          "Kami tidak tergesa-gesa. Setelah semua rampung, hasilnya akan dikirim ke provinsi dan diteruskan ke pusat," imbuh Joko.  
Secara keseluruhan, pihaknya menilai penyelenggaraan ujian tingkat SMA/SMK tahun 2013 di Sleman tidak ada masalah. Jadwal ujian hari terakhir, tercatat lima peserta absen dengan alasan sakit. Dua diantaranya merupakan siswa MAN 3, dan lainnya masing-masing berasal dari MAN Tempel, SMA 1 Pakem, dan SMA Kalasan.
          Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Arif Haryono mengatakan, sejauh ini tidak ada laporan kekurangan naskah, atau soal tidak bisa terbaca. Jika ada kendala, sudah ditangani langsung oleh pihak sekolah.

Selasa, 16 April 2013

Pendistribusian Naskah UN di Jateng Lancar



          SEMARANG, suaramerdeka.com - Pendistribusian naskah soal ujian nasional (UN) tingkat SMA, MA, SMK di wilayah provinsi Jawa Tengan (Jateng) berjalan dengan aman, lancar, dan tertib sesuai dengan rencana.
          “Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan yang dilakukan, sampai hari ketiga pelaksanaan UN proses ujian nasional SMA se Jawa Tengah secara umum berlangsung tertib, lancar, dan aman sesuai dengan rencana,” kata Penanggung Jawab Bidang Pengawasan Pelaksanaan Ujian Nasional Prof Dr Fathur Rokhman Mhum di Jakarta, Rabu (17/4).
          Prof Fathur Rokhman yang juga Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengemukakan, Unnes dipercaya kembali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI sebagai penyelenggara ujian nasional SMA/MA, SMK dan Paket C tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2012/2013.
          Unnes dalam pelaksanaan UN bekerjasama dengan 120 PTN/PTS di Jawa Tengah dengan melibatkan 3.179 dosen mulai dari koordinator kabupaten/kota, rayon/subrayon, dan sampai pengawas tingkat satuan pendidikan, kata Prof Fathur.
          Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau kebocoran soal, mengingat secara nasional ada 11 provinsi yang pelaksanaan UN di tunda karena keterlambatan pendistribusian soal.
untuk itu, lanjut Prof Fathur, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau kebocoran soal pihak Unnes menarik kembali soal yang dikerjakan siswa, kemudian soal-soal itu di simpan di gudang rayon, pintunya digembok berlapis tiga.
          Gembok 1 dipegang oleh Unnes, gembok 2 dipegang Dinas Pendidikan, dan gembok 3 dipegang kepolisian. Jadi gudang bisa dibuka apabila ketiga orang pemegang gembok itu datang secara bersamaan, tegas Prof Fathur.

Undip-Unnes Sikapi Penundaan UN secara Positif


            SEMARANG, KOMPAS.com — Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) menyikapi penundaan Ujian Nasional (UN) 2013 di 11 provinsi secara positif dan tidak memengaruhi kredibilitas pelaksanaan UN.
            "Memang ada penundaan di 11 provinsi, tetapi kami berharap tak memengaruhi pelaksanaan UN secara keseluruhan," kata Rektor Undip Prof Sudharto P Hadi saat memantau pelaksanaan UN di SMA Negeri 1 Semarang, Selasa (16/4/2013).
            Rektor Undip bersama Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Negeri Semarang Agus Wahyudin bersama-sama memantau pelaksanaan UN di sejumlah sekolah di Semarang, yakni SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Semarang.
            Sebagaimana diwartakan, pelaksanaan UN jenjang SMA dan sederajat di 11 provinsi, terutama di wilayah Indonesia bagian tengah, terpaksa ditunda akibat kendala teknis belum siapnya soal ujian di daerah-daerah itu.
            Sebanyak 11 provinsi pelaksanaan UN-nya ditunda, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTT, NTB, dan Gorontalo.
            Sudharto memastikan, penundaan UN di 11 provinsi itu tidak akan memengaruhi proses penerimaan calon mahasiswa di perguruan tinggi tahun ini yang menjadikan hasil UN sebagai salah satu "tiket masuk".
            "Meski ada penundaan UN di sejumlah provinsi, kami melihat pelaksanaan UN tahun ini relatif baik, apalagi mekanisme baru yang semakin menyulitkan kecurangan dengan 20 paket soal, barcode, dan sebagainya," katanya.
            Karena itu, Sudharto yakin peluang tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN bisa diminimalisasi dengan mekanisme baru yang diterapkan pada UN tahun ini meski ada beberapa daerah yang pelaksanaan UN-nya ditunda.
            Senada dengan itu, Plt Rektor Unnes Agus Wahyudin berharap penundaan UN di 11 provinsi tidak memengaruhi kredibilitas pelaksanaan UN, termasuk peluang terjadinya kebocoran akibat adanya penundaan UN itu.
            "Kami melihat yang penting sekarang kan bagaimana pelaksanaan UN di 11 provinsi yang tertunda itu dikelola baik sehingga nantinya bisa berlangsung lancar. Tidak perlu saling menyalahkan," katanya.
            Ia juga meyakini, penundaan UN di 11 provinsi itu tidak akan memberikan peluang terjadinya kebocoran soal karena variasi soal antardaerah yang relatif berbeda, apalagi dibagi dalam 20 paket soal.
            "Hasil UN memang jadi salah satu 'tiket masuk' PT. Peserta harus lulus UN, kalau tidak lulus, ya otomatis gagal SNMPTN. Nilai UN belum jadi pertimbangan, tetapi ke depannya akan dipertimbangkan," kata Agus.

UN di Kawasan Pinggiran, Berlangsung Seadanya


          SEMARANG, suaramerdeka.com - Hari kedua peyelenggaraan ujian nasional (UN) di sejumlah SMA, SMK dan Madrasah Aliyah (MA) yang mengujikan mapel ekonomi dan bahasa Inggris di wilayah pinggiran Kota Semarang berjalan lancar meski dengan suasana seadanya.
Suasana seadanya itu terkait dengan jumlah peserta ujian yang relatif sedikit. Misalnya SMA Islam Pragolapati di Kelurahan Nongkosawit, Gunungpati hanya diikuti oleh 13 siswa, tujuh siswa pria dan enam siswa wanita. 
          Sedangkan di SMK Nurul Barqi Islamic Boarding School diikuti oleh 24 peserta yang merupakan siswa asrama setempat.
Karena semua sekolah itu tempatnya cukup jauh dari kota, menyebabkan petugas masing-nasing sekolah harus lebih pagi mengambil naskah soal ujian ke subrayon yang ada di kota.
          Nastain, Kepala Sekolah SMK Islam Pragolapati di Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati, mengatakan, "Dengan pendamping independen dari Unnes, saya harus berangkat dari sekolah jam setengah lima pagi untuk mengambil naskah soal di subrayon satu di SMS 1 Semarang," kata Nastain, Selasa (16/4).
          Hal yang sama juga terjadi pada SMK Nurul Barqi di kelurahan yang sama. "Ya bagi SMK Nurul Barqi ini merupakan UN perdana, katena kami baru berdiri tahun 2010, jadi ya seadanya," kata H Yudono C Antariksa Spd MT, Kepala Sekolah SMK Nurul Barqi.

Sumber : 
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/04/16/153205/UN-di-Kawasan-Pinggiran-Berlangsung-Seadanya

Minggu, 14 April 2013

Bukti Ketidak Seriusan Penyelenggara UN



Soal UN bahasa Indonesia tertukar bahasa Inggris
            JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan ujian nasional (UN) SMA/SMALB/SMK/MA di hari pertama, Senin (15/4/2013) tetap kacau. Soal UN di sejumlah sekolah di beberapa daerah tertukar.
            Iwan Hermawan, Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), melaporkan UN di Kota Bandung kacau di beberapa SMK.  Lembar jawaban UN untuk mata pelajaran Bahasa Indoesia ternyata Bahasa Inggris. "Bahkan di SMK Cendikia soalnya untuk siswa SMA.  Jadinya sekolah memfotokopi soal untuk siswa," jelas Iwan.
            Menurut Iwan, siswa terpaksa menjawab ujian di lembaran soal, bukan di lembar jawaban. Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan masalah yang sama. Di Garut, Jawa Barat, siswa menghadapi ujian Bahasa Indonesia.



Penyelenggaraan UN di 11 Provinsi Ditunda


            JAKARTA, KOMPAS.com -  Penyelenggaraan ujian nasional (UN) jenjang pendidikan menengah yang seharusnya dimulai Senin (15/4/2013) di sejumlah provinsi daerah terpaksa ditunda. Keputusan menunda pelaksanaan UN SMA/SMALB/SMK/Paket C tersebut sudah disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke daerah.
"11 provinsi yang pelaksanaan UN-nya pada Senin besok ditunda yakni di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulsel, Gorontalo"
            Penundaan UN SMA sederajat di sejumlah provinsi tersebut akibat naskah soal UN yang belum juga sampai di daerah. Kemendikbud pun telah menyampaikan penundaan  pelaksanaan UN ke daerah-daerah.
            Khairil A Notodiputro, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, melalaui pesan BBM di Jakarta, Minggu (14/3/2013), penundaan dilaksanakan di 11 provinsi. Adapun di Jawa dan Sumatera UN SMA sederajat tetap dimulai Senin besok. Khairil mengatakan UN mata pelajaran hari pertama  Senin digeser ke Jumat; UN mata pelajaran hari kedua digeser dari Selasa ke Senin minggu berikutnya. "Jam pelaksanaan tetap dan untuk mata pelajaran hari ketiga dan keempat tetap tidak ada pergeseran jadwal," ujar Khairil.
            Adapun 11 provinsi yang pelaksanaan UN-nya pada Senin besok ditunda yakni di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. 

Jelang UN, Ruang Kelas Disterilkan


            KENDAL, KOMPAS.com - Sebanyak 5.238 siswa tingkat SMA/ MA/SMAT/SMALB, dan 5.427 siswa SMK, di Kabupaten Kendal Jawa Tengah, siap mengikuti Ujian Nasional (UN), pada hari Senin (15/4) besok. Untuk menghindari kecurangan, soal yang dikerjakan oleh 20 siswa dalam satu ruangan itu berbeda.
            Selain soal yang berbeda, ruang kelas yang akan digunakan oleh siswa mengerjakan UN, dijaga agar steril. Meja dan kursi diupayakan bersih dari corat coret siswa maupun peserta ujian. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kendal, Muryono, Minggu (14/4), setelah kondisi ruangan steril, panitia menempelkan nomor ruang ujian, daftar peserta dan nomor ujian peserta. Sesudahnya, jendela ruangan dan pintu digembok, sehingga ruangan benar-benar bebas dari bahan-bahan yang bisa digunakan untuk melakukan kecurangan.
            Muryono menambahkan, soal-soal ujian sebanyak 745 dus paket sudah tiba, Sabtu (13/04) subuh kemarin di kantor Dinas Pendidikan Kendal. Pengiriman paket soal dari percetakan Kudus tersebut mendapat pengawalan polisi. Ratusan dus soal ini kemudian disimpan di sebuah ruangan yang dijaga oleh petugas polisi dari Polres Kendal, serta pengawas dari Universitas Negeri Semarang. Soal-soal ini kemudian dipilah-pilah sesuai mata pelajaran, dan baru akan dikirim ke sekolah pada hari pelaksanaan ujian.
            Menurut kepala Dinas Pendidikan kabupaten Kendal, Muryono, untuk mengantisipasi kebocoran soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/ sederajat, soal akan didistribusikan ke setiap sekolah pada hari pelaksanaan ujian berdasarkan mata pelajaran yang diujikan hari itu. Sedangkan soal lainnya tetap disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dengan penjagaan ketat.
"Hal ini untuk mengantisipasi kebocoran jika soal disimpan di sekolah masing-masing," ujar Muryono.
            Muryono menjelaskan, pengamanan soal di dinas pendidikan dilakukan secara bergantian. Sedang tempat penyimpanan soal akan disegel petugas dari dinas serta pengawas independen. Sementara pengiriman soal dari Disdik ke sekolah masing-masing akan dilakukan tim yang terdiri dari sekolah, pengawas independen dan dikawal kepolisian. "Kami berharap, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar," tambahnya.

Persiapan UN 2013 Buruk


            JAKARTA, suaramerdeka.com - Belum terdistribusikannya naskah soal Ujian Nasional (UN) 2013 membuat pelaksanaan UN di sejumlah daerah terpaksa ditunda. Informasi terakhir, terdapat sebelas provinsi yang dipastikan tidak melaksanakan ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah sejak awal.
            "Ini memalukan. Menurut laporan PGRI dari seluruh Indonesia, ada sebelas provinsi yang soalnya belum sampai ke daerah," ujar Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, Minggu (14/4).
Adapun kesebelas provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.
            Menurutnya Sulistiyo, hal tersebut merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan. Kasus itu, menjadi bukti bahwa pemerintah tidak serius dalam mempersiapkan program-programnya.
"PGRI sangat prihatin, ini memalukan dan preseden buruk. Oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.
            Ironisnya, UN merupakan program tahunan yang selalu dilaksanakan. Semestinya, pelaksanaan harus lebih baik dari tahun ke tahun.
"Nampaknya, dalam banyak hal Kemendikbud saat ini memang memprihatinkan," imbuh Anggota DPD RI itu.


Sabtu, 13 April 2013

Hindari Kebocoran, Soal UN Dibuat 20 Jenis


Siswa SMA dan SMK akan menjalankan Ujian Nasional (UN) secara serentak pada 15-17 April 2013 mendatang. Namun, ada perbedaan yang mendasar pada UN tahun ini, yaitu semua siswa dalam satu ruangan akan mendapatkan jenis soal yang berbeda-beda dan dibuat sebanyak 20 jenis soal.
"Tahun ini, ada 20 jenis soal. Jadi, soal tiap siswa di satu kelas berbeda sehingga lebih terukur lagi kerahasiaannya, terjaga, dan mencegah kebocoran," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (7/4/2013).
Meski setiap siswa mendapatkan soal yang berbeda, Taufik memastikan bobot kesulitan masing-masing tetap sama. Oleh karenanya, Taufik mengharapkan siswa tidak khawatir dengan banyaknya variasi soal UN kali ini.
Dikatakan Taufik, Disdik DKI telah memberikan informasi ini kepada peserta UN melalui pihak sekolah masing-masing sejak awal tahun pelajaran dimulai. Ia juga mengimbau agar peserta didik tidak percaya dan terbujuk untuk membeli bocoran soal karena ia berani menjamin soal-soal UN tidak akan bocor ke pihak ketiga dengan sistem pencetakan dan jenis soal yang jauh berbeda dari tahun lalu.
"Nantinya, setiap jenis soal akan ada barcode sebagai tanda keaslian dan keabsahan soal tersebut sehingga tidak mudah dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Taufik.
Untuk pelaksanaan UN tahun ini, seluruh soal UN secara nasional akan dicetak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak lagi oleh masing-masing provinsi. Soal itu akan diterima oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada 14 April 2013 mendatang. Soal ujian itu akan disimpan di 28 rayon sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah pelaksana UN.
"Setelah kami terima soal ujian, akan dibuat berita acara, baru disampaikan kepada rayon penyelenggara untuk disimpan. Ada 28 rayon yang akan dijaga oleh aparat demi menjaga kerahasiaan dokumen negara ini," ujar Taufik.
Pada tahun ini, tercatat sebanyak 128.346 siswa SMA dan SMK akan mengikuti UN. Rincian jumlah itu terdiri dari 63.206 siswa SMA dan 65.140 siswa SMK di seluruh wilayah DKI Jakarta. Taufik juga mengharapkan tingkat kelulusan tahun ini dapat lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,95 persen.


Ujian Nasional: Siswa Diimbau Tak Percaya Bocoran Soal


            Jelang pelaksanaan ujian nasional (unas) pekan depan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengingatkan siswa untuk tidak mudah percaya adanya pesan selebaran atau pesan pendek berisi bocoran jawaban soal. Selebaran, ataupun pesan pendek berisi soal unas termasuk jawabannya, sama sekali tidak benar.
            Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di acara penandatanganan fakta integritas penyelenggaraan unas tahun pelajaran 2012/2013 Dinas Pendidikan Kota Surabaya di Gedung Djoeang Surabaya, Senin (8/4/2013).
            "Tolong dijelaskan kepada anak-anak, kalau ada SMS bocoran jawaban unas, itu semuanya bohong. Mereka harus diberi pengertian agar mereka tidak percaya dengan SMS atau surat bocoran itu. Ini penting untuk disosialisasikan agar mereka tidak goyah," tegas Risma.
            Fenomena beredarnya jawaban soal memang marak terjadi jelang pelaksanaan unas. Apalagi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, rumor bocoran jawaban soal itu bisa beredar lewat SMS ataupun BlackBerry Messenger (BBM). Jadi, kalau pengarahan tidak diberikan, maka siswa-siswi bisa percaya begitu saja dengan bocoran jawaban tersebut.
            Kendati demikian, Risma meyakini bahwa siswa-siswa di Surabaya sudah sangat siap menghadapi pelaksanaan unas. Terlebih lagi, dia telah menginstruksikan kepala sekolah dan para guru untuk menyiapkan anak didiknya menjelang persiapan menghadapi unas. Caranya dengan melakukan latihan mengerjakan soal via ulangan setiap minggu.
            "Saya yakin anak-anak sudah lebih siap dibanding tahun 2012, dan harus terus diyakinkan bahwa mereka sudah siap," ujarnya sembari menegaskan bahwa pentingnya pengawas unas untuk ramah kepada siswa. Dalam artian, pengawas tidak menciptakan suasana menegangkan yang membuat peserta unas menjadi gugup. Jadi, pengawas disarankan untuk tidak memakai sepatu ala hansip yang bisa memicu bunyi thok-thok ketika berjalan.
            "Pengawas yang ramah anak, bukannya menakut-nakuti. Tolong juga diingatkan para peserta untuk menulis nama dan nomor ujian karena kalau tegang, biasanya mereka justru lupa pada hal-hal yang prinsip," kata Risma yang mengapresiasi pengamanan dalam pembagian soal unas yang dilakukan polsek dan polres pada pelaksanaan Unas 2012.
            Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan menambahkan, pihaknya akan melakukan pengambilan naskah soal di percetakan, Kamis (11/4/2013), untuk kemudian dibawa ke Polrestabes Surabaya. Dari Polrestabes Surabaya, soal kemudian didistribusikan ke polsek-polsek pada Sabtu (13/4/2013).
            "Kemudian Senin (15/4/2013), dari polsek didistribusikan ke sekolah," ungkap Ikhsan. Dia mengatakan, pelaksanaan unas untuk SMA dimulai 15 April 2013, sementara SMP dimulai pada 22 April 2013 dan SD pada 6 Mei 2013. Untuk siswa yang terkendala dalam mengikuti unas, Dinas Pendidikan sudah menyiapkan konsep.
            Semisal, jika ada siswa yang harus melaksanakan unas di rumah sakit, maka ada tim yang akan disiapkan mendampinginya. Unas akan dilaksanakan di tempat masing-masing atau susulan pada minggu berikutnya bagi siswa yang memang terkendala.

Sumber berita : http://edukasi.kompas.com/Siswa.Diimbau.Tak.Percaya.Bocoran.Soal.

Kamis, 11 April 2013

Soal Kelas VIII IPS Ekonomi Materi Pasar



1. Apakah yang membedakan antara pengertian pasar pada kehidupan sehari-hari
dengan pengertian pasar menurut ilmu ekonomi?
2. Sebutkan syarat-syarat terbentuknya pasar!
3. Jelaskan bentuk-bentuk pasar menurut barang yang diperjualbelikan!
4. Bagaimanakah peranan pasar bagi konsumen?
5. Sebutkan fungsi hubungan antara pasar dengan distribusi!
6. Mengapa pasar berfungsi sebagai sarana promosi?
7. Kemukakan pendapat kalian, mengapa pada saat membeli barang di pasar,
pembeli biasa melakukan tawar-menawar?
8. Menurut kalian, bagaimanakah kelangsungan proses distribusi jika pasar
tidak ada?
9. Mengapa pasar tenaga kerja disebut sebagai pasar abstrak?
10. Sekarang ini banyak terdapat pasar modern. Menurut pendapat kalian,
bagaimanakah kondisi pasar

CONTOH SOAL KELANGKAAN SUMBER DAYA DAN KEBUTUHAN MANUSIA


CONTOH SOAL KELANGKAAN SUMBER DAYA DAN KEBUTUHAN MANUSIA

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Seseorang disebut sebagai pelaku produksi karena ... .
a. menggunakan atau menghabiskan suatu barang dan jasa
b. meningkatkan nilai guna suatu barang
c. menyalurkan barang atau jasa ke konsumen
d. menyimpan sebagian penghasilan
2. Rumah tangga keluarga yang bekerja dengan orang lain akan memperoleh ... .
a. bunga
b. sewa
c. gaji
d. keuntungan
3. Kegiatan konsumsi rumah tangga keluarga dipengaruhi oleh hal-hal berikut
ini, kecuali ... .
a. status sosial
b. agama
c. pendapatan
d. anggota keluarga
4. Berikut ini yang menunjukkan perusahaan sebagai pelaku konsumsi adalah ... .
a. mengolah bahan baku menjadi barang jadi
b. meningkatkan nilai guna suatu barang
c. membutuhkan tenaga kerja dalam proses produksi
d. menyalurkan barang ke toko-toko
5. Perusahaan akan memperoleh penghasilan berupa ... .
a. gaji
b. laba
c. upah
d. sewa
6. Usaha perikanan, berdagang, bengkel, dan salon kecantikan termasuk usaha
yang berbentuk ... .
a. bekerja pada orang lain
b. hasil dari benda miliknya
c. usaha sendiri
d. usaha berkelompok
7. Pemerintah melakukan kegiatan produksi dengan mendirikan ... .
a. BUMS
b. BUMN
c. BUMD
d. koperasi
8. Satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis adalah ... .
a. BUMN
b. Perjan
c. Perum
d. koperasi
9. Keuntungan yang diperoleh dari badan usaha yang berbentuk koperasi
dinamakan ... .
a. laba usaha
b. profit
c. dividen
d. sisa hasil usaha
10. Pemerintah dalam kegiatan ekonomi sebagai pelaku dan pengatur ekonomi.
Hal ini merupakan ... .
a. tugas pemerintah
b. wewenang pemerintah
c. peranan pemerintah
d. kewajiban pemerintah

Selasa, 09 April 2013

contoh soal permintaan 2


1. Jelaskan pengertian permintaan pelanggan!
2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pelanggan!
3. a. Jelaskan perbedaan permintaan dan penawaran!
4. b. Termasuk kurve elastisitas apakah gambar di bawah ini?
 
 5. Jelaskan bagaimana bunyi hukum permintaan beserta asumsinya!
6. Jelaskan perbedaan antara permintaan potensial dengan permintaan efektif!
7. Jelaskan bagaimana terbentuknya harga keseimbangan!
8. Apa yang dimaksud dengan surplus pelanggan?Jelaskan!
9. Jelaskan Apa yang dimaksud dengan permintaan elastis sempurna!Berikan contohnya!
10. Pada bulan mei 2012 harga BBM di tetapkan Rp. 4.500/liter. Pompa bensin yg berada di Mertoyudan mencatat konsumsi masyarakat pada bulan mei sebanyak 90 liter/bulan, sedangkan bulan juni konsumsi masyarakat 270 liter/bulan . dari informasi diatas buatlah:
a. Tabel Permintaan BBM pada bulan mei dan juni
b. Hitung Koefisien Elastisitasnya,
c. Tentukan Jenis Permintaan BBM masyarakat, tergolong elastisitas yang mana.
d. Gambarkan Kurvanya