Rabu, 17 Juli 2013
Rabu, 19 Juni 2013
Sabtu, 15 Juni 2013
sabun herbal
Desain baru label produk kami, Sabun Herbal Zieva Apel (Zieva Group)
SABUN APEL ( Mencegah kerut dan komedo pada kulit )
SABUN APEL ( Mencegah kerut dan komedo pada kulit )
Sabtu, 27 April 2013
Masih Perlukah Ujian Nasional?
Kacau!
Satu kata ini tampaknya tepat untuk menggambarkan pelaksanaan ujian nasional
tingkat SMA/SMK tahun ini.
Pelaksanaan
UN di 11 provinsi tertunda karena keterlambatan naskah soal, sementara keluhan
bermunculan di sekolah-sekolah yang telah melaksanakan UN sejak Senin,
15/4/2013. Mulai dari rendahnya kualitas lembar jawaban UN, tertukarnya
paket-paket soal, kurangnya naskah soal dan lembar jawaban UN, hingga indikasi
kecurangan yang mulai dilaporkan ke posko pengaduan UN atapun yang diungkapkan
melalui media sosial.
Cukupkah
berbagai permasalahan UN dipandang sebagai masalah teknis belaka? Andai
masalah-masalah teknis ataupun indikasi kecurangan itu teratasi, misalnya
dengan memperbanyak paket soal dan memperketat pengawasan, apakah UN layak
dibiarkan tetap berlangsung sebagai rutinitas tahunan berbiaya besar tanpa
manfaat signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan di Tanah Air?
Asumsi UN
Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, mengapa UN
menimbulkan kecemasan yang luar biasa di kalangan siswa, orangtua, dan guru?
Mengapa pembelajaran menjadi tidak mengasyikkan lagi bagi siswa sehingga harus
dipaksa dengan sebuah tes bernama UN?
Persoalan
UN tidak bisa semata-mata ditarik ke ranah teknis. Asumsi yang melandasi
kebijakan UN harus diuji keabsahannya. Ujian kelulusan didasarkan asumsi:
dengan menetapkan standar akademis yang harus dicapai siswa dan diukur melalui
tes standar, disertai konsekuensi atas keberhasilan ataupun kegagalan mencapai
standar tersebut, akan meningkatkan motivasi siswa, guru, dan sekolah dalam
meningkatkan prestasi mereka.
Laporan
tahunan terbaru (2012) dari Center on Education Policy—sebuah lembaga nirlaba
yang didirikan di George Washington University, yang meneliti ujian kelulusan
di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat sejak tahun 2002—menyimpulkan
bahwa hingga saat ini keterkaitan antara ujian kelulusan dan peningkatan prestasi
belajar siswa masih belum terbukti. Laporan tersebut juga merujuk pada beberapa
penelitian lain, misalnya yang dilakukan Grodsky dkk (2009), Reardon dkk
(2009), dan Holme dkk (2010), yang belum menemukan keterkaitan antara
pelaksanaan ujian kelulusan dan peningkatan prestasi belajar siswa.
Untuk menilai efektivitas pelaksanaan UN, tentunya kita membutuhkan indikator. Salah satu indikator yang saat ini tersedia dan dapat digunakan adalah hasil-hasil survei internasional dalam TIMSS (untuk matematika), PIRLS (untuk kemampuan membaca), dan PISA (matematika, sanis, dan membaca).
Untuk menilai efektivitas pelaksanaan UN, tentunya kita membutuhkan indikator. Salah satu indikator yang saat ini tersedia dan dapat digunakan adalah hasil-hasil survei internasional dalam TIMSS (untuk matematika), PIRLS (untuk kemampuan membaca), dan PISA (matematika, sanis, dan membaca).
Indonesia secara periodik telah mengikuti asesmen
internasional tersebut dengan hasil yang memprihatinkan. Siswa Indonesia berada
di peringkat bawah dalam ketiga asesmen tersebut, sebagaimana pernah saya
sampaikan dalam opini saya sebelumnya berjudul ”Gawat Darurat Pendidikan”
(Kompas, 14/12/2012). Bukan hanya peringkat yang mencemaskan, melainkan
mayoritas siswa Indonesia ternyata baru mencapai level penalaran yang rendah.
Bukankah ini sudah merupakan indikator kegagalan UN dalam meningkatkan prestasi
belajar siswa?
Sementara
itu, penelitian-penelitian lain juga telah mendokumentasikan dampak negatif
ujian kelulusan. Di antaranya: (1) kesenjangan prestasi akademis berdasarkan
status sosial ekonomi keluarga; (2) meningkatnya risiko putus sekolah bagi
siswa tak mampu dan siswa dari kelompok minoritas; (3) penyempitan kurikulum,
yaitu terfokusnya pembelajaran pada mata pelajaran yang diujikan sehingga yang
tak diujikan terabaikan; (4) proses belajar yang berupaya menggali aspek
kreativitas dan berpusat pada siswa cenderung terpinggirkan karena lebih
memfokuskan pada latihan-latihan soal; (5) tekanan berlebihan yang dirasakan
siswa; tekanan berlebihan yang dirasakan guru; dan (6) berbagai modus
kecurangan.
Dampak-dampak
negatif ujian kelulusan yang terdokumentasikan dalam beberapa penelitian di
atas sebetulnya telah kita amati di Indonesia. Dampak negatif itu lebih dominan
dibandingkan dampak positif yang masih belum terbukti. Meskipun kita masih
butuh penelitian-penelitian lebih lanjut untuk membuktikan
pengamatan-pengamatan tersebut, akal sehat kita semestinya segera mendorong
kita semua untuk segera mempertanyakan apakah UN sebagai salah satu komponen
penentu kelulusan dan seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi merupakan
pilihan kebijakan yang tepat saat ini?
Tidakkah lebih bermanfaat jika biaya penyelenggaraan
UN yang begitu besar, yang tahun ini mencapai Rp 600 miliar, dialihkan untuk
pelatihan guru, perpustakaan sekolah, laboratorium sekolah, perbaikan sekolah
yang rusak, dan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan lainnya? Belum lagi
biaya-biaya terkait UN yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan orangtua
murid.
Perlu diingat pula, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
telah mengabulkan gugatan 58 warga negara atas kebijakan UN (21/5/2007).
Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan ditolaknya upaya banding
pemerintah (6/12/2007). Putusan itu kembali dikukuhkan Mahkamah Agung dengan
ditolaknya kasasi pemerintah (14/9/2009). Sementara itu, tiga kali panggilan PN
Jakarta Pusat terkait eksekusi putusan tidak dipenuhi oleh pemerintah.
Upaya-upaya yang dilakukan Tim Advokasi Korban UN, termasuk dengan menemui, antara lain, Komisi X DPR, Komnas HAM, dan Dewan Pertimbangan Presiden belum membuahkan hasil. UN masih tetap berlangsung tanpa ada penilaian dari pengadilan apakah pemerintah telah memenuhi syarat-syarat yang mesti dipenuhi sebelum melaksanakan kebijakan UN lebih lanjut.
Patuhi putusan pengadilan
Upaya-upaya yang dilakukan Tim Advokasi Korban UN, termasuk dengan menemui, antara lain, Komisi X DPR, Komnas HAM, dan Dewan Pertimbangan Presiden belum membuahkan hasil. UN masih tetap berlangsung tanpa ada penilaian dari pengadilan apakah pemerintah telah memenuhi syarat-syarat yang mesti dipenuhi sebelum melaksanakan kebijakan UN lebih lanjut.
Patuhi putusan pengadilan
Putusan pengadilan tersebut mestinya menjadi momentum untuk
meninjau UN sebagai penentu kelulusan dan seleksi ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi. Hal ini mengingat pelaksanaan UN tidak menjadi lebih baik,
efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian siswa
masih menimbulkan tanda tanya, sementara dampak-dampak negatifnya terus
bermunculan.
Saatnya
UN dibicarakan bersama dengan jernih dan terbuka dengan melibatkan sejumlah
pemangku kepentingan. Dialog tersebut mestinya tidak hanya melibatkan kepala
sekolah ataupun kepala dinas pendidikan dan jajaran Kemdikbud, tetapi juga
kelompok masyarakat—termasuk yang selama ini dipandang sebagai penentang
kebijakan UN. Dengan begitu, UN dapat dibedah dengan menggunakan sudut pandang
yang bertolak belakang sekalipun guna mereposisi UN dan mencegah tereduksinya
pendidikan menjadi penyortiran siswa berdasarkan prestasi akademis.
Selasa, 23 April 2013
UN kacau lagi
JAKARTA-
Meskipun relatif tidak separah di tingkat SMA, pelaksanaan ujian nasional (UN)
tingkat SMP dan sederajat, Senin (22/4), kembali kacau. Kekacauan terutama
diakibatkan keterlambatan distribusi soal.
Di Kabupaten Bogor, UN terpaksa
diundur dua jam karena naskah soal telat datang. Ada empat rayon yang terlambat
menerima soal, yakni Cariu, Parung Panjang, Jasinga, dan Leuwiliang. Empat
kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami hal yang sama, yaitu Manggarai
Barat, Sabu Rajua, Rote Ndao, dan Belu. Sama seperti UN SMA, peserta ujian
tingkat SMP juga mengeluhkan kualitas kertas lembar jawaban. Kertas jawaban
yang tipis itu rentan sobek jika siswa mencoba menghapus jawaban. Hal itu
antara lain terjadi di Jakarta. Padahal, UN akan berlangsung hingga Kamis
(25/4). ”Tipis hampir seperti tisu. Kami takut kalau robek atau kotor,” ujar
Aufadiah, siswa SMP 30 Jakarta.
Masalah
juga terjadi dalam UN untuk siswa tunanetra di Yogyakarta. Di MTs Yayasan
Kesejahteraan Tuna Netra Islam (Yaketunis), lembar jawaban untuk soal braille
tidak disediakan. Pihak sekolah kemudian menyediakan kertas HVS seadanya.
”Lembar jawab soal braille tidak ada dalam paket yang dikirim,” kata Kepala MTs
Yaketunis Agus Suryanto. Para siswa akhirnya mengerjakan soal dalam bentuk
huruf braille ke dalam lembar jawaban HVS. Jawaban tersebut selanjutnya
dipindah ke lembar komputer. ”Nanti ada panitia yang akan memindahkan dari HVS
ke lembar jawab komputer,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DIYBaskoro Aji.
Masalah
lain, materi soal yang dipegang pengawas ternyata berbeda dari yang dikerjakan
oleh siswa. Ini diketahui saat salah seorang siswa menanyakan soal yang tidak
jelas kepada pengawas. ”Biasanya siswa dirugikan dengan masalah-masalah seperti
ini. Meskipun demikian, mereka tetap mengerjakan soal yang diberikan,” kata
Agus Suryanto. Di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, UN hari kedua, Selasa
(23/4) ini terancam molor. Pasalnya, naskah soal hingga kemaruin belum tiba.
”Kami belum bisa memastikan apakah UN hari kedua dilaksanakan sesuai jadwal
atau diundur. Sebab, naskah UN untuk hari kedua belum kami terima,” kata Kepala
Dinas Diknas Kabupaten Wakatobi, Masiuddin. Ia mengatakan, jadwal UN hari kedua
dan seterusnya baru akan dipastikan setelah seluruh naskah UN dan lembar
jawaban diterima sekolah.
Meskipun
merupakan penanggung jawab utama UN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud) Mohammad Nuh enggan disalahkan terkait kekacauan distribusi soal
dan masalah-masalah lain. Ia menuding keterlambatan distribusi diakibatkan
koordinasi yang buruk di tingkat pemerintah daerah. ”Ada miss di tingkat
provinsi yang tidak segera mendistribusikan ke daerah lain, tapi justru
menunggu semuanya sampai untuk diberangkatkan bersama-sama. Jadi, masalah
distribusi lapangan,” ungkapnya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke
sejumlah SMPdi Jakarta, kemarin. Sebelumnya, pada jumpa pers, Minggu (21/4),
Nuh optimistis UN SMP akan terlaksana sesuai jadwal. Dia meyakinkan bahwa semua
dokumen sudah terdistribusi ke semua daerah.
Tetapi,
keoptimistisannya patah karena masih ada sejumlah daerah yang memundurkan
jadwal pelaksanaan UN. Menanggapi hal tersebut, Nuh mengatakan, pergeseran
beberapa jam itu masih bisa ditoleransi. ”Jumlahnya tidak terlalu banyak. Di
NTT itu seharusnya (soal) sudah sampai, karena berangkat (dikirim) kemarin sore
(Minggu-Red). Seandainya terlambat betul, BSNP (Badan Standar Nasional
Pendidikan) memberi toleransi menggeser jam. Artinya, saya yakin semua
dilaksanakan hari ini,” terang Mendikbud. Mantan Menkominfo itu menegaskan,
sehari sebelum pelaksanaan UN, pihaknya telah mendapat konfirmasi dari semua
provinsi bahwa naskah soal sudah sampai di tingkat provinsi.
Meskipun
demikian, sambung dia, keterlambatan dokumen tersebut jangan sampai mengganggu
pelaksanaan UN, pasalnya sudah ada SOP (standard operating procedure) yang
memperbolehkan naskah soal digandakan dengan pengawalan sejumlah pihak. Tentang
lembar jawab yang rusak, menurutnya juga sudah ada solusi yang tercantum dalam
SOP. ”Kalau memang rusak, bisa menjawab di lembar soal atau diganti dengan
naskah lain, karena ada soal cadangan. Nanti sebelum dipindai akan dipindah ke
LJUN (lembar jawab ujian nasionnal),” tutur Nuh. Lebih lanjut dia mengatakan,
evaluasi dan investigasi tentang akar masalah dalam kekacauan UN terus
dilakukan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud. Ia memastikan audit
investigasi akan rampung seminggu setelah UN 2013 rampung.
”Audit
atau investigasi tender pengadaan barang dan jasa sudah bisa dilakukan, karena
bersifat administratif. Dari situ bisa didapatkan, siapa yang paling
bertanggung jawab,” tegas mantan rektor ITS itu. Tanggung Jawab Balitbang Ketua
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Khairil Anwar
Notodiputro menyatakan siap bertanggung jawab atas kekisruhan pelaksanaan UN
2013. Menurutnya, proses tender di bawah wewenang Balitbang, karena semua
anggaran ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) badan yang
dipimpinnya. ”Saya siap bertanggung jawab.
Kalau
dalam investigasi saya dinyatakan bersalah, saya siap. Tapi setiap pihak ada
tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masingmasing. Hanya irjen (inspektur jenderal)
yang tahu (hasil audit),” ungkapnya. Khairil mengaku telah diperiksa oleh tim
Itjen. ”Saya sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa bertindak harus
berani bertanggung jawab,” tegas Khairil. Terkait dugaan kongkalikong yang
dilakukan dilakukan oleh panitia lelang dengan perusahaan pemenang tender, ia
membantah keras. Ditegaskannya, semua sudah berjalan sesuai dengan prosedur.
Seperti diketahui, PT Ghalia Indonesia Printing memenangi tender paket III
dengan nilai kontrak Rp 22 miliar.
Padahal,
menurut informasi, PT Aneka Ilmu mengajuka penawaran paket III dengan nilai
kontrak yang lebih murah, sekitar Rp 17 miliar. Namun, yang dimenangkan adalah
PT Ghalia, yang ternyata tidak dapat menyelesaikan kontrak kerja yang telah
ditandatangani. ”Setelah (pemenang lelang) diumumkan, ada masa sanggah.
Seharusnya, PT Aneka Ilmu bisa menyanggah waktu itu, tapi nyatanya tidak,”
tegasnya. Lebih lanjut guru besar IPB itu menyatakan, proses persiapan dan
pelaksanaan UN 2013 tidak terpengaruh pemblokiran anggaran oleh Kementerian
Keuangan. Ia tetap berpendapat bahwa semua kekacauan UN disebabkan masalah
teknis di internal perusahaan percetakan.
”Ini
murni kesalahan teknis di percetakan. Kami komit untuk (bekerja) segera,”
imbuhnya. Khairil berharap UN SD pekan depan berjalan lancar. Pasalnya,
anggaran siap dicairkan oleh Kemenkeu. Di lain pihak, anggota Komisi X DPR
Rinto Subekti mengatakan, pihaknya akan memanggil Mendikbud M Nuh terkait karut
marut UN. Diharapkan dalam dengar pendapat nanti bisa diketahui secara jelas
alasan dan penjelasan lengkap soal itu dari yang bersangkutan. ”Kami sangat
kecewa dengan penyelenggaraan UN tahun ini. Betul-betul kacau balau. Karena itu
Pak Nuh diharapkan bisa memberi penjelasan secara menyeluruh,” kata anggota
Fraksi Partai Demokrat itu di Karanganyar, kemarin. Menurut dia, seluruh
anggota Komisi X disebar ke berbagai daerah untuk memantau UN. Rinto memantau
di wilayah Jateng.
”Memang
di Jateng tidak begitu bermasalah, namun di daerah lain sudah jelas (kacau),”
kata dia. Apakah Komisi X akan merekomendasikan sanksi atau meminta pengunduran
diri Mendikbud? Rinto mengatakan, anggota DPR sangat memahami mekanisme itu.
Soal diganti atau tidak, mundur atau tidak, wewenang di tangan presiden. ”Yang
penting kami akan meminta keterangan sejelas-jelasnya dulu dari Mendikbud,
setelah itu baru diputuskan bersama,” kata dia. (K32,an,ant-59)
Kamis, 18 April 2013
Kertas Tipis, Pemindaian Lembar Jawaban UN Lambat
SLEMAN, suaramerdeka.com - Lembar jawaban Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat
SMA/SMK yang kondisinya tipis, berpengaruh terhadap proses pemindaian.
"Kami harus ekstra hati-hati
dalam memindai, karena lembar jawaban yang terlalu tipis membuat scanner cepat
panas. Kalau dipaksakan, kertas bisa tergulung dan rusak," terang
Koordinator Pengawas UN Kabupaten Sleman, Joko Marwasto, Kamis (18/4).
Dia mengungkapkan,
dibanding tahun lalu, lembar jawaban UN kali ini memang lebih tipis. Ukuran
kertas yang digunakan hanya 80 gram, sedangkan tahun kemarin 100 gram.
Sesuai standar SNMPTN, naskah jawaban
semestinya berketebalan 120 gram. "Sekarang malah semakin tipis. Hal ini
secara langsung berpengaruh terhadap teknis pemindaian yang jadi lambat, karena
kecepatan mesin harus dikurangi," jelasnya.
Meski
kinerja melambat, dia menjamin hal ini itu akan mempengaruhi koreksi ujian.
Terlebih, 11 provinsi belum melaksanakan UN.
"Kami tidak tergesa-gesa. Setelah
semua rampung, hasilnya akan dikirim ke provinsi dan diteruskan ke pusat,"
imbuh Joko.
Secara
keseluruhan, pihaknya menilai penyelenggaraan ujian tingkat SMA/SMK tahun 2013
di Sleman tidak ada masalah. Jadwal ujian hari terakhir, tercatat lima peserta
absen dengan alasan sakit. Dua diantaranya merupakan siswa MAN 3, dan lainnya
masing-masing berasal dari MAN Tempel, SMA 1 Pakem, dan SMA Kalasan.
Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Arif
Haryono mengatakan, sejauh ini tidak ada laporan kekurangan naskah, atau soal
tidak bisa terbaca. Jika ada kendala, sudah ditangani langsung oleh pihak
sekolah.
Selasa, 16 April 2013
Pendistribusian Naskah UN di Jateng Lancar
SEMARANG,
suaramerdeka.com - Pendistribusian naskah soal ujian nasional
(UN) tingkat SMA, MA, SMK di wilayah provinsi Jawa Tengan (Jateng) berjalan
dengan aman, lancar, dan tertib sesuai dengan rencana.
“Berdasarkan
hasil pengawasan dan pemantauan yang dilakukan, sampai hari ketiga pelaksanaan
UN proses ujian nasional SMA se Jawa Tengah secara umum berlangsung tertib,
lancar, dan aman sesuai dengan rencana,” kata Penanggung Jawab Bidang
Pengawasan Pelaksanaan Ujian Nasional Prof Dr Fathur Rokhman Mhum di Jakarta,
Rabu (17/4).
Prof
Fathur Rokhman yang juga Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama
Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengemukakan, Unnes dipercaya kembali oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI sebagai penyelenggara
ujian nasional SMA/MA, SMK dan Paket C tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun
pelajaran 2012/2013.
Unnes
dalam pelaksanaan UN bekerjasama dengan 120 PTN/PTS di Jawa Tengah dengan
melibatkan 3.179 dosen mulai dari koordinator kabupaten/kota, rayon/subrayon,
dan sampai pengawas tingkat satuan pendidikan, kata Prof Fathur.
Untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau kebocoran soal, mengingat secara
nasional ada 11 provinsi yang pelaksanaan UN di tunda karena keterlambatan
pendistribusian soal.
untuk itu, lanjut Prof Fathur,
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau kebocoran soal pihak Unnes
menarik kembali soal yang dikerjakan siswa, kemudian soal-soal itu di simpan di
gudang rayon, pintunya digembok berlapis tiga.
Gembok
1 dipegang oleh Unnes, gembok 2 dipegang Dinas Pendidikan, dan gembok 3
dipegang kepolisian. Jadi gudang bisa dibuka apabila ketiga orang pemegang
gembok itu datang secara bersamaan, tegas Prof Fathur.
Undip-Unnes Sikapi Penundaan UN secara Positif
SEMARANG, KOMPAS.com —
Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes)
menyikapi penundaan Ujian Nasional (UN) 2013 di 11 provinsi secara positif dan
tidak memengaruhi kredibilitas pelaksanaan UN.
"Memang
ada penundaan di 11 provinsi, tetapi kami berharap tak memengaruhi pelaksanaan
UN secara keseluruhan," kata Rektor Undip Prof Sudharto P Hadi saat
memantau pelaksanaan UN di SMA Negeri 1 Semarang, Selasa (16/4/2013).
Rektor Undip
bersama Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Negeri Semarang Agus Wahyudin
bersama-sama memantau pelaksanaan UN di sejumlah sekolah di Semarang, yakni SMA
Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Semarang.
Sebagaimana
diwartakan, pelaksanaan UN jenjang SMA dan sederajat di 11 provinsi, terutama
di wilayah Indonesia bagian tengah, terpaksa ditunda akibat kendala teknis
belum siapnya soal ujian di daerah-daerah itu.
Sebanyak 11
provinsi pelaksanaan UN-nya ditunda, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan
Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara, Bali, NTT, NTB, dan Gorontalo.
Sudharto
memastikan, penundaan UN di 11 provinsi itu tidak akan memengaruhi proses
penerimaan calon mahasiswa di perguruan tinggi tahun ini yang menjadikan hasil
UN sebagai salah satu "tiket masuk".
"Meski
ada penundaan UN di sejumlah provinsi, kami melihat pelaksanaan UN tahun ini
relatif baik, apalagi mekanisme baru yang semakin menyulitkan kecurangan dengan
20 paket soal, barcode,
dan sebagainya," katanya.
Karena itu, Sudharto
yakin peluang tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN bisa diminimalisasi dengan
mekanisme baru yang diterapkan pada UN tahun ini meski ada beberapa daerah yang
pelaksanaan UN-nya ditunda.
Senada
dengan itu, Plt Rektor Unnes Agus Wahyudin berharap penundaan UN di 11 provinsi
tidak memengaruhi kredibilitas pelaksanaan UN, termasuk peluang terjadinya
kebocoran akibat adanya penundaan UN itu.
"Kami
melihat yang penting sekarang kan bagaimana pelaksanaan UN di 11 provinsi yang
tertunda itu dikelola baik sehingga nantinya bisa berlangsung lancar. Tidak
perlu saling menyalahkan," katanya.
Ia juga
meyakini, penundaan UN di 11 provinsi itu tidak akan memberikan peluang
terjadinya kebocoran soal karena variasi soal antardaerah yang relatif berbeda,
apalagi dibagi dalam 20 paket soal.
"Hasil
UN memang jadi salah satu 'tiket masuk' PT. Peserta harus lulus UN, kalau tidak
lulus, ya otomatis gagal SNMPTN. Nilai UN belum jadi pertimbangan, tetapi ke
depannya akan dipertimbangkan," kata Agus.
UN di Kawasan Pinggiran, Berlangsung Seadanya
SEMARANG, suaramerdeka.com - Hari kedua peyelenggaraan ujian nasional (UN) di
sejumlah SMA, SMK dan Madrasah Aliyah (MA) yang mengujikan mapel ekonomi dan
bahasa Inggris di wilayah pinggiran Kota Semarang berjalan lancar meski dengan
suasana seadanya.
Suasana
seadanya itu terkait dengan jumlah peserta ujian yang relatif sedikit. Misalnya
SMA Islam Pragolapati di Kelurahan Nongkosawit, Gunungpati hanya diikuti oleh
13 siswa, tujuh siswa pria dan enam siswa wanita.
Sedangkan di SMK Nurul Barqi Islamic
Boarding School diikuti oleh 24 peserta yang merupakan siswa asrama setempat.
Karena semua
sekolah itu tempatnya cukup jauh dari kota, menyebabkan petugas masing-nasing
sekolah harus lebih pagi mengambil naskah soal ujian ke subrayon yang ada di
kota.
Nastain, Kepala Sekolah SMK Islam
Pragolapati di Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati, mengatakan,
"Dengan pendamping independen dari Unnes, saya harus berangkat dari
sekolah jam setengah lima pagi untuk mengambil naskah soal di subrayon satu di
SMS 1 Semarang," kata Nastain, Selasa (16/4).
Hal yang sama juga terjadi pada SMK
Nurul Barqi di kelurahan yang sama. "Ya bagi SMK Nurul Barqi ini merupakan
UN perdana, katena kami baru berdiri tahun 2010, jadi ya seadanya," kata H
Yudono C Antariksa Spd MT, Kepala Sekolah SMK Nurul Barqi.
Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2013/04/16/153205/UN-di-Kawasan-Pinggiran-Berlangsung-Seadanya
Sumber :
Minggu, 14 April 2013
Bukti Ketidak Seriusan Penyelenggara UN
Soal UN bahasa Indonesia tertukar bahasa Inggris
JAKARTA,
KOMPAS.com -
Penyelenggaraan ujian nasional (UN) SMA/SMALB/SMK/MA di hari pertama, Senin
(15/4/2013) tetap kacau. Soal UN di sejumlah sekolah di beberapa daerah
tertukar.
Iwan Hermawan, Sekretaris
Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), melaporkan UN di Kota
Bandung kacau di beberapa SMK. Lembar jawaban UN untuk mata pelajaran
Bahasa Indoesia ternyata Bahasa Inggris. "Bahkan di SMK Cendikia soalnya untuk
siswa SMA. Jadinya sekolah memfotokopi soal untuk siswa," jelas
Iwan.
Menurut Iwan, siswa
terpaksa menjawab ujian di lembaran soal, bukan di lembar jawaban. Retno
Listyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)
melaporkan masalah yang sama. Di Garut, Jawa Barat, siswa menghadapi ujian
Bahasa Indonesia.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2013/04/15/12045087/Soal.UN.Bahasa.Indonesia.Tertukar.Bahasa.Inggris
Penyelenggaraan UN di 11 Provinsi Ditunda
JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan ujian
nasional (UN) jenjang pendidikan menengah yang seharusnya dimulai Senin
(15/4/2013) di sejumlah provinsi daerah terpaksa ditunda. Keputusan menunda
pelaksanaan UN SMA/SMALB/SMK/Paket C tersebut sudah disampaikan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke daerah.
"11 provinsi yang pelaksanaan UN-nya pada Senin besok
ditunda yakni di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah, Sulsel, Gorontalo"
Penundaan UN SMA sederajat di
sejumlah provinsi tersebut akibat naskah soal UN yang belum juga sampai di
daerah. Kemendikbud pun telah menyampaikan penundaan pelaksanaan UN ke
daerah-daerah.
Khairil A Notodiputro, Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, melalaui pesan BBM di Jakarta, Minggu
(14/3/2013), penundaan dilaksanakan di 11 provinsi. Adapun di Jawa dan Sumatera
UN SMA sederajat tetap dimulai Senin besok. Khairil mengatakan UN mata
pelajaran hari pertama Senin digeser ke Jumat; UN mata pelajaran hari
kedua digeser dari Selasa ke Senin minggu berikutnya. "Jam pelaksanaan
tetap dan untuk mata pelajaran hari ketiga dan keempat tetap tidak ada
pergeseran jadwal," ujar Khairil.
Adapun 11 provinsi yang pelaksanaan
UN-nya pada Senin besok ditunda yakni di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa
Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi
Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,
dan Gorontalo.
Jelang UN, Ruang Kelas Disterilkan
KENDAL, KOMPAS.com - Sebanyak 5.238 siswa tingkat SMA/
MA/SMAT/SMALB, dan 5.427 siswa SMK, di Kabupaten Kendal Jawa Tengah, siap
mengikuti Ujian Nasional (UN), pada hari Senin (15/4) besok. Untuk menghindari
kecurangan, soal yang dikerjakan oleh 20 siswa dalam satu ruangan itu berbeda.
Selain soal
yang berbeda, ruang kelas yang akan digunakan oleh siswa mengerjakan UN, dijaga
agar steril. Meja dan kursi diupayakan bersih dari corat coret siswa maupun
peserta ujian. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kendal, Muryono, Minggu (14/4),
setelah kondisi ruangan steril, panitia menempelkan nomor ruang ujian, daftar
peserta dan nomor ujian peserta. Sesudahnya, jendela ruangan dan pintu
digembok, sehingga ruangan benar-benar bebas dari bahan-bahan yang bisa
digunakan untuk melakukan kecurangan.Muryono menambahkan, soal-soal ujian sebanyak 745 dus paket sudah tiba, Sabtu (13/04) subuh kemarin di kantor Dinas Pendidikan Kendal. Pengiriman paket soal dari percetakan Kudus tersebut mendapat pengawalan polisi. Ratusan dus soal ini kemudian disimpan di sebuah ruangan yang dijaga oleh petugas polisi dari Polres Kendal, serta pengawas dari Universitas Negeri Semarang. Soal-soal ini kemudian dipilah-pilah sesuai mata pelajaran, dan baru akan dikirim ke sekolah pada hari pelaksanaan ujian.
Menurut kepala Dinas Pendidikan kabupaten Kendal, Muryono, untuk mengantisipasi kebocoran soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/ sederajat, soal akan didistribusikan ke setiap sekolah pada hari pelaksanaan ujian berdasarkan mata pelajaran yang diujikan hari itu. Sedangkan soal lainnya tetap disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dengan penjagaan ketat.
"Hal ini untuk mengantisipasi kebocoran jika soal disimpan di sekolah masing-masing," ujar Muryono.
Muryono menjelaskan, pengamanan soal di dinas pendidikan dilakukan secara bergantian. Sedang tempat penyimpanan soal akan disegel petugas dari dinas serta pengawas independen. Sementara pengiriman soal dari Disdik ke sekolah masing-masing akan dilakukan tim yang terdiri dari sekolah, pengawas independen dan dikawal kepolisian. "Kami berharap, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar," tambahnya.
Persiapan UN 2013 Buruk
JAKARTA, suaramerdeka.com - Belum terdistribusikannya naskah soal Ujian Nasional
(UN) 2013 membuat pelaksanaan UN di sejumlah daerah terpaksa ditunda. Informasi
terakhir, terdapat sebelas provinsi yang dipastikan tidak melaksanakan ujian
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah sejak awal.
"Ini memalukan. Menurut laporan
PGRI dari seluruh Indonesia, ada sebelas provinsi yang soalnya belum sampai ke
daerah," ujar Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, Minggu (14/4).
Adapun kesebelas
provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, Nusa Tenggara
Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.
Menurutnya Sulistiyo, hal tersebut
merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan. Kasus itu, menjadi bukti bahwa
pemerintah tidak serius dalam mempersiapkan program-programnya.
"PGRI sangat
prihatin, ini memalukan dan preseden buruk. Oleh karena itu harus
dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Ironisnya, UN merupakan program
tahunan yang selalu dilaksanakan. Semestinya, pelaksanaan harus lebih baik dari
tahun ke tahun.
"Nampaknya,
dalam banyak hal Kemendikbud saat ini memang memprihatinkan," imbuh
Anggota DPD RI itu.
Sabtu, 13 April 2013
Hindari Kebocoran, Soal UN Dibuat 20 Jenis
Siswa SMA dan SMK
akan menjalankan Ujian Nasional (UN) secara serentak pada 15-17 April 2013
mendatang. Namun, ada perbedaan yang mendasar pada UN tahun ini, yaitu semua
siswa dalam satu ruangan akan mendapatkan jenis soal yang berbeda-beda dan
dibuat sebanyak 20 jenis soal.
"Tahun ini, ada 20 jenis soal. Jadi,
soal tiap siswa di satu kelas berbeda sehingga lebih terukur lagi
kerahasiaannya, terjaga, dan mencegah kebocoran," kata Kepala Dinas
Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, ketika dihubungi wartawan di
Jakarta, Minggu (7/4/2013).
Meski setiap siswa mendapatkan soal yang
berbeda, Taufik memastikan bobot kesulitan masing-masing tetap sama. Oleh
karenanya, Taufik mengharapkan siswa tidak khawatir dengan banyaknya variasi
soal UN kali ini.
Dikatakan Taufik, Disdik DKI telah
memberikan informasi ini kepada peserta UN melalui pihak sekolah masing-masing
sejak awal tahun pelajaran dimulai. Ia juga mengimbau agar peserta didik tidak
percaya dan terbujuk untuk membeli bocoran soal karena ia berani menjamin
soal-soal UN tidak akan bocor ke pihak ketiga dengan sistem pencetakan dan
jenis soal yang jauh berbeda dari tahun lalu.
"Nantinya, setiap jenis soal akan ada barcode sebagai tanda keaslian dan keabsahan
soal tersebut sehingga tidak mudah dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab," kata Taufik.
Untuk pelaksanaan UN tahun ini, seluruh
soal UN secara nasional akan dicetak oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, tidak lagi oleh masing-masing provinsi. Soal itu akan diterima oleh
Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada 14 April 2013 mendatang. Soal ujian itu akan
disimpan di 28 rayon sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah pelaksana UN.
"Setelah kami terima soal ujian, akan
dibuat berita acara, baru disampaikan kepada rayon penyelenggara untuk
disimpan. Ada 28 rayon yang akan dijaga oleh aparat demi menjaga kerahasiaan
dokumen negara ini," ujar Taufik.
Pada tahun ini, tercatat sebanyak 128.346
siswa SMA dan SMK akan mengikuti UN. Rincian jumlah itu terdiri dari 63.206
siswa SMA dan 65.140 siswa SMK di seluruh wilayah DKI Jakarta. Taufik juga
mengharapkan tingkat kelulusan tahun ini dapat lebih tinggi dari tahun
sebelumnya yang mencapai 99,95 persen.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2013/04/07/19505157/Hindari.Kebocoran.Soal.UN.Dibuat.20.Jenis
Ujian Nasional: Siswa Diimbau Tak Percaya Bocoran Soal
Jelang
pelaksanaan ujian nasional (unas) pekan depan, Wali Kota Surabaya Tri
Rismaharini mengingatkan siswa untuk tidak mudah percaya adanya pesan selebaran
atau pesan pendek berisi bocoran jawaban soal. Selebaran, ataupun pesan pendek
berisi soal unas termasuk jawabannya, sama sekali tidak benar.
Pesan
tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di acara
penandatanganan fakta integritas penyelenggaraan unas tahun pelajaran 2012/2013
Dinas Pendidikan Kota Surabaya di Gedung Djoeang Surabaya, Senin (8/4/2013).
"Tolong
dijelaskan kepada anak-anak, kalau ada SMS bocoran jawaban unas, itu semuanya
bohong. Mereka harus diberi pengertian agar mereka tidak percaya dengan SMS
atau surat bocoran itu. Ini penting untuk disosialisasikan agar mereka tidak goyah,"
tegas Risma.
Fenomena
beredarnya jawaban soal memang marak terjadi jelang pelaksanaan unas. Apalagi
dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, rumor bocoran jawaban soal itu bisa
beredar lewat SMS ataupun BlackBerry Messenger (BBM). Jadi, kalau pengarahan
tidak diberikan, maka siswa-siswi bisa percaya begitu saja dengan bocoran
jawaban tersebut.
Kendati
demikian, Risma meyakini bahwa siswa-siswa di Surabaya sudah sangat siap
menghadapi pelaksanaan unas. Terlebih lagi, dia telah menginstruksikan kepala
sekolah dan para guru untuk menyiapkan anak didiknya menjelang persiapan
menghadapi unas. Caranya dengan melakukan latihan mengerjakan soal via ulangan
setiap minggu.
"Saya
yakin anak-anak sudah lebih siap dibanding tahun 2012, dan harus terus diyakinkan
bahwa mereka sudah siap," ujarnya sembari menegaskan bahwa pentingnya
pengawas unas untuk ramah kepada siswa. Dalam artian, pengawas tidak
menciptakan suasana menegangkan yang membuat peserta unas menjadi gugup. Jadi,
pengawas disarankan untuk tidak memakai sepatu ala hansip yang bisa memicu
bunyi thok-thok ketika berjalan.
"Pengawas
yang ramah anak, bukannya menakut-nakuti. Tolong juga diingatkan para peserta
untuk menulis nama dan nomor ujian karena kalau tegang, biasanya mereka justru
lupa pada hal-hal yang prinsip," kata Risma yang mengapresiasi pengamanan
dalam pembagian soal unas yang dilakukan polsek dan polres pada pelaksanaan
Unas 2012.
Sementara
itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan menambahkan, pihaknya akan
melakukan pengambilan naskah soal di percetakan, Kamis (11/4/2013), untuk
kemudian dibawa ke Polrestabes Surabaya. Dari Polrestabes Surabaya, soal
kemudian didistribusikan ke polsek-polsek pada Sabtu (13/4/2013).
"Kemudian
Senin (15/4/2013), dari polsek didistribusikan ke sekolah," ungkap Ikhsan.
Dia mengatakan, pelaksanaan unas untuk SMA dimulai 15 April 2013, sementara SMP
dimulai pada 22 April 2013 dan SD pada 6 Mei 2013. Untuk siswa yang terkendala
dalam mengikuti unas, Dinas Pendidikan sudah menyiapkan konsep.
Semisal,
jika ada siswa yang harus melaksanakan unas di rumah sakit, maka ada tim yang
akan disiapkan mendampinginya. Unas akan dilaksanakan di tempat masing-masing
atau susulan pada minggu berikutnya bagi siswa yang memang terkendala.
Sumber berita : http://edukasi.kompas.com/Siswa.Diimbau.Tak.Percaya.Bocoran.Soal.
Kamis, 11 April 2013
Soal Kelas VIII IPS Ekonomi Materi Pasar
1. Apakah yang membedakan
antara pengertian pasar pada kehidupan sehari-hari
dengan pengertian pasar
menurut ilmu ekonomi?
2. Sebutkan syarat-syarat
terbentuknya pasar!
3. Jelaskan bentuk-bentuk
pasar menurut barang yang diperjualbelikan!
4. Bagaimanakah peranan
pasar bagi konsumen?
5. Sebutkan fungsi
hubungan antara pasar dengan distribusi!
6. Mengapa pasar berfungsi
sebagai sarana promosi?
7. Kemukakan pendapat
kalian, mengapa pada saat membeli barang di pasar,
pembeli biasa melakukan
tawar-menawar?
8. Menurut kalian,
bagaimanakah kelangsungan proses distribusi jika pasar
tidak ada?
9. Mengapa pasar tenaga
kerja disebut sebagai pasar abstrak?
10. Sekarang ini banyak
terdapat pasar modern. Menurut pendapat kalian,
bagaimanakah
kondisi pasar
CONTOH SOAL KELANGKAAN SUMBER DAYA DAN KEBUTUHAN MANUSIA
CONTOH SOAL KELANGKAAN SUMBER DAYA DAN KEBUTUHAN MANUSIA
A. Pilihlah jawaban yang
paling tepat!
1. Seseorang disebut sebagai pelaku produksi karena ... .
a. menggunakan atau
menghabiskan suatu barang dan jasa
b. meningkatkan nilai guna
suatu barang
c. menyalurkan barang atau jasa
ke konsumen
d. menyimpan sebagian
penghasilan
2. Rumah tangga keluarga yang bekerja dengan orang lain akan
memperoleh ... .
a. bunga
b. sewa
c. gaji
d. keuntungan
3. Kegiatan konsumsi rumah tangga keluarga dipengaruhi oleh
hal-hal berikut
ini, kecuali ... .
a. status sosial
b. agama
c. pendapatan
d. anggota keluarga
4. Berikut ini yang menunjukkan perusahaan sebagai pelaku
konsumsi adalah ... .
a. mengolah bahan baku menjadi
barang jadi
b. meningkatkan nilai guna
suatu barang
c. membutuhkan tenaga kerja
dalam proses produksi
d. menyalurkan barang ke
toko-toko
5. Perusahaan akan memperoleh penghasilan berupa ... .
a. gaji
b. laba
c. upah
d. sewa
6. Usaha perikanan, berdagang, bengkel, dan salon kecantikan
termasuk usaha
yang berbentuk ... .
a. bekerja pada orang lain
b. hasil dari benda miliknya
c. usaha sendiri
d. usaha berkelompok
7. Pemerintah melakukan kegiatan produksi dengan mendirikan ...
.
a. BUMS
b. BUMN
c. BUMD
d. koperasi
8. Satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara
demokratis adalah ... .
a. BUMN
b. Perjan
c. Perum
d. koperasi
9. Keuntungan yang diperoleh dari badan usaha yang berbentuk
koperasi
dinamakan ... .
a. laba usaha
b. profit
c. dividen
d. sisa hasil usaha
10. Pemerintah dalam kegiatan ekonomi sebagai pelaku dan
pengatur ekonomi.
Hal ini merupakan ... .
a. tugas pemerintah
b. wewenang pemerintah
c. peranan pemerintah
d. kewajiban pemerintah
Selasa, 09 April 2013
contoh soal permintaan 2
1. Jelaskan pengertian
permintaan pelanggan!
2. Sebutkan dan jelaskan
faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pelanggan!
3. a. Jelaskan perbedaan
permintaan dan penawaran!
4. b. Termasuk kurve
elastisitas apakah gambar di bawah ini?
5. Jelaskan bagaimana
bunyi hukum permintaan beserta asumsinya!
6. Jelaskan perbedaan
antara permintaan potensial dengan permintaan efektif!
7.
Jelaskan bagaimana terbentuknya harga keseimbangan!
8.
Apa yang dimaksud dengan surplus pelanggan?Jelaskan!
9.
Jelaskan Apa yang dimaksud dengan permintaan elastis sempurna!Berikan
contohnya!
10.
Pada bulan mei 2012 harga BBM di tetapkan Rp. 4.500/liter. Pompa bensin yg
berada di Mertoyudan mencatat konsumsi masyarakat pada bulan mei sebanyak 90
liter/bulan, sedangkan bulan juni konsumsi masyarakat 270 liter/bulan . dari
informasi diatas buatlah:
a. Tabel Permintaan BBM
pada bulan mei dan juni
b. Hitung Koefisien
Elastisitasnya,
c. Tentukan Jenis
Permintaan BBM masyarakat, tergolong elastisitas yang mana.
d. Gambarkan Kurvanya
Langganan:
Postingan (Atom)