JAKARTA-
Meskipun relatif tidak separah di tingkat SMA, pelaksanaan ujian nasional (UN)
tingkat SMP dan sederajat, Senin (22/4), kembali kacau. Kekacauan terutama
diakibatkan keterlambatan distribusi soal.
Di Kabupaten Bogor, UN terpaksa
diundur dua jam karena naskah soal telat datang. Ada empat rayon yang terlambat
menerima soal, yakni Cariu, Parung Panjang, Jasinga, dan Leuwiliang. Empat
kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami hal yang sama, yaitu Manggarai
Barat, Sabu Rajua, Rote Ndao, dan Belu. Sama seperti UN SMA, peserta ujian
tingkat SMP juga mengeluhkan kualitas kertas lembar jawaban. Kertas jawaban
yang tipis itu rentan sobek jika siswa mencoba menghapus jawaban. Hal itu
antara lain terjadi di Jakarta. Padahal, UN akan berlangsung hingga Kamis
(25/4). ”Tipis hampir seperti tisu. Kami takut kalau robek atau kotor,” ujar
Aufadiah, siswa SMP 30 Jakarta.
Masalah
juga terjadi dalam UN untuk siswa tunanetra di Yogyakarta. Di MTs Yayasan
Kesejahteraan Tuna Netra Islam (Yaketunis), lembar jawaban untuk soal braille
tidak disediakan. Pihak sekolah kemudian menyediakan kertas HVS seadanya.
”Lembar jawab soal braille tidak ada dalam paket yang dikirim,” kata Kepala MTs
Yaketunis Agus Suryanto. Para siswa akhirnya mengerjakan soal dalam bentuk
huruf braille ke dalam lembar jawaban HVS. Jawaban tersebut selanjutnya
dipindah ke lembar komputer. ”Nanti ada panitia yang akan memindahkan dari HVS
ke lembar jawab komputer,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DIYBaskoro Aji.
Masalah
lain, materi soal yang dipegang pengawas ternyata berbeda dari yang dikerjakan
oleh siswa. Ini diketahui saat salah seorang siswa menanyakan soal yang tidak
jelas kepada pengawas. ”Biasanya siswa dirugikan dengan masalah-masalah seperti
ini. Meskipun demikian, mereka tetap mengerjakan soal yang diberikan,” kata
Agus Suryanto. Di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, UN hari kedua, Selasa
(23/4) ini terancam molor. Pasalnya, naskah soal hingga kemaruin belum tiba.
”Kami belum bisa memastikan apakah UN hari kedua dilaksanakan sesuai jadwal
atau diundur. Sebab, naskah UN untuk hari kedua belum kami terima,” kata Kepala
Dinas Diknas Kabupaten Wakatobi, Masiuddin. Ia mengatakan, jadwal UN hari kedua
dan seterusnya baru akan dipastikan setelah seluruh naskah UN dan lembar
jawaban diterima sekolah.
Meskipun
merupakan penanggung jawab utama UN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud) Mohammad Nuh enggan disalahkan terkait kekacauan distribusi soal
dan masalah-masalah lain. Ia menuding keterlambatan distribusi diakibatkan
koordinasi yang buruk di tingkat pemerintah daerah. ”Ada miss di tingkat
provinsi yang tidak segera mendistribusikan ke daerah lain, tapi justru
menunggu semuanya sampai untuk diberangkatkan bersama-sama. Jadi, masalah
distribusi lapangan,” ungkapnya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke
sejumlah SMPdi Jakarta, kemarin. Sebelumnya, pada jumpa pers, Minggu (21/4),
Nuh optimistis UN SMP akan terlaksana sesuai jadwal. Dia meyakinkan bahwa semua
dokumen sudah terdistribusi ke semua daerah.
Tetapi,
keoptimistisannya patah karena masih ada sejumlah daerah yang memundurkan
jadwal pelaksanaan UN. Menanggapi hal tersebut, Nuh mengatakan, pergeseran
beberapa jam itu masih bisa ditoleransi. ”Jumlahnya tidak terlalu banyak. Di
NTT itu seharusnya (soal) sudah sampai, karena berangkat (dikirim) kemarin sore
(Minggu-Red). Seandainya terlambat betul, BSNP (Badan Standar Nasional
Pendidikan) memberi toleransi menggeser jam. Artinya, saya yakin semua
dilaksanakan hari ini,” terang Mendikbud. Mantan Menkominfo itu menegaskan,
sehari sebelum pelaksanaan UN, pihaknya telah mendapat konfirmasi dari semua
provinsi bahwa naskah soal sudah sampai di tingkat provinsi.
Meskipun
demikian, sambung dia, keterlambatan dokumen tersebut jangan sampai mengganggu
pelaksanaan UN, pasalnya sudah ada SOP (standard operating procedure) yang
memperbolehkan naskah soal digandakan dengan pengawalan sejumlah pihak. Tentang
lembar jawab yang rusak, menurutnya juga sudah ada solusi yang tercantum dalam
SOP. ”Kalau memang rusak, bisa menjawab di lembar soal atau diganti dengan
naskah lain, karena ada soal cadangan. Nanti sebelum dipindai akan dipindah ke
LJUN (lembar jawab ujian nasionnal),” tutur Nuh. Lebih lanjut dia mengatakan,
evaluasi dan investigasi tentang akar masalah dalam kekacauan UN terus
dilakukan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud. Ia memastikan audit
investigasi akan rampung seminggu setelah UN 2013 rampung.
”Audit
atau investigasi tender pengadaan barang dan jasa sudah bisa dilakukan, karena
bersifat administratif. Dari situ bisa didapatkan, siapa yang paling
bertanggung jawab,” tegas mantan rektor ITS itu. Tanggung Jawab Balitbang Ketua
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Khairil Anwar
Notodiputro menyatakan siap bertanggung jawab atas kekisruhan pelaksanaan UN
2013. Menurutnya, proses tender di bawah wewenang Balitbang, karena semua
anggaran ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) badan yang
dipimpinnya. ”Saya siap bertanggung jawab.
Kalau
dalam investigasi saya dinyatakan bersalah, saya siap. Tapi setiap pihak ada
tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masingmasing. Hanya irjen (inspektur jenderal)
yang tahu (hasil audit),” ungkapnya. Khairil mengaku telah diperiksa oleh tim
Itjen. ”Saya sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa bertindak harus
berani bertanggung jawab,” tegas Khairil. Terkait dugaan kongkalikong yang
dilakukan dilakukan oleh panitia lelang dengan perusahaan pemenang tender, ia
membantah keras. Ditegaskannya, semua sudah berjalan sesuai dengan prosedur.
Seperti diketahui, PT Ghalia Indonesia Printing memenangi tender paket III
dengan nilai kontrak Rp 22 miliar.
Padahal,
menurut informasi, PT Aneka Ilmu mengajuka penawaran paket III dengan nilai
kontrak yang lebih murah, sekitar Rp 17 miliar. Namun, yang dimenangkan adalah
PT Ghalia, yang ternyata tidak dapat menyelesaikan kontrak kerja yang telah
ditandatangani. ”Setelah (pemenang lelang) diumumkan, ada masa sanggah.
Seharusnya, PT Aneka Ilmu bisa menyanggah waktu itu, tapi nyatanya tidak,”
tegasnya. Lebih lanjut guru besar IPB itu menyatakan, proses persiapan dan
pelaksanaan UN 2013 tidak terpengaruh pemblokiran anggaran oleh Kementerian
Keuangan. Ia tetap berpendapat bahwa semua kekacauan UN disebabkan masalah
teknis di internal perusahaan percetakan.
”Ini
murni kesalahan teknis di percetakan. Kami komit untuk (bekerja) segera,”
imbuhnya. Khairil berharap UN SD pekan depan berjalan lancar. Pasalnya,
anggaran siap dicairkan oleh Kemenkeu. Di lain pihak, anggota Komisi X DPR
Rinto Subekti mengatakan, pihaknya akan memanggil Mendikbud M Nuh terkait karut
marut UN. Diharapkan dalam dengar pendapat nanti bisa diketahui secara jelas
alasan dan penjelasan lengkap soal itu dari yang bersangkutan. ”Kami sangat
kecewa dengan penyelenggaraan UN tahun ini. Betul-betul kacau balau. Karena itu
Pak Nuh diharapkan bisa memberi penjelasan secara menyeluruh,” kata anggota
Fraksi Partai Demokrat itu di Karanganyar, kemarin. Menurut dia, seluruh
anggota Komisi X disebar ke berbagai daerah untuk memantau UN. Rinto memantau
di wilayah Jateng.
”Memang
di Jateng tidak begitu bermasalah, namun di daerah lain sudah jelas (kacau),”
kata dia. Apakah Komisi X akan merekomendasikan sanksi atau meminta pengunduran
diri Mendikbud? Rinto mengatakan, anggota DPR sangat memahami mekanisme itu.
Soal diganti atau tidak, mundur atau tidak, wewenang di tangan presiden. ”Yang
penting kami akan meminta keterangan sejelas-jelasnya dulu dari Mendikbud,
setelah itu baru diputuskan bersama,” kata dia. (K32,an,ant-59)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar